PANDANGAN ULAMA DAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH: EKSPLORASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi metode penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, serta menganalisis pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Pemerintah dalam konteks Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui dokumentasi dan analisis dokumen terkait penentuan awal bulan Kamariah oleh ketiga entitas tersebut. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian mengungkapkan dua metode umum penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, yakni rukyat dengan mata telanjang dan rukyat dengan teknologi, serta hisab yang mencakup hisab urfi, hisab hakiki (hisab taqribi, hisab tahqiqi, dan hisab kontemporer). Nahdlatul Ulama menggunakan metode rukyat dengan mazhab rukyah fi wilayah al-hukmi, dengan penggunaan hisab sebagai pembantu. Muhammadiyah menerapkan hisab hakiki wujudul hilal dengan mazhab matla’ fi wilayah al-hukmi, sementara Pemerintah menggunakan metode imkannur rukyah dengan kriteria baru MABIMS 3-6,4 dan prinsip wilayatul hukmi. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, Nahdlatul Ulama menekankan ketaatan kepada Ulil Amri selagi tidak bertentangan dengan syariat sebagai maqashid syariah. Muhammadiyah melihat peralihan dari rukyat ke hisab sebagai bagian dari maqashid syariah, sementara Pemerintah menganjurkan sidang isbat dan penyatuan kalender Islam secara nasional sebagai upaya mencapai maqashid syariah. Solusi alternatif melibatkan perlunya Kalender Islam Global Tunggal, penerapan teori Mutakammilul Hilal, dan legislasi terkait hisab rukyat sebagai langkah progresif. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk memahami perbedaan pandangan dan kerangka kerja yang mendasari penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah.

Kata kunci: Pandangan Ulama, Bulan Kamariah, Maqashid Syariah.

 

ABSTRACT

This research aims to explore the methods used to determine the beginning of the Kamariah month in Indonesia and analyze the perspectives of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the Government in the context of Maqashid Shariah. The research method employed is library research with a descriptive-analytical approach. Data is obtained through documentation and analysis of documents related to the determination of the beginning of the Kamariah month by these three entities. Data analysis is conducted using a qualitative approach with content analysis techniques. The research findings reveal two common methods for determining the beginning of the Kamariah month in Indonesia: observation with the naked eye (rukyat) and technological observation (rukyat with technology), as well as calculation methods (hisab), including hisab urfi, hisab hakiki (hisab taqribi, hisab tahqiqi, and hisab kontemporer). Nahdlatul Ulama uses the observational method with the rukyah fi wilayah al-hukmi school, with the use of hisab as a complementary tool. Muhammadiyah employs the authentic calculation method, wujudul hilal, with the matla’ fi wilayah al-hukmi school, while the Government uses the imkannur rukyah method with the new criteria MABIMS 3-6.4 and the principle of wilayatul hukmi. From the perspective of Maqashid Shariah, Nahdlatul Ulama emphasizes obedience to Ulil Amri as long as it does not contradict Shariah as a maqashid shariah. Muhammadiyah sees the transition from observation to calculation as part of maqashid shariah, while the Government advocates for isbat sessions and the national unification of the Islamic calendar as efforts to achieve maqashid shariah. Alternative solutions involve the necessity of a Single Global Islamic Calendar, the implementation of the Mutakammilul Hilal theory, and legislation related to the calculation and observation of the crescent moon as progressive steps. This research significantly contributes to understanding the differences in perspectives and frameworks that underlie the determination of the beginning of the Kamariah month in Indonesia from the Maqashid Shariah perspective.

Keywords: Ulama's Perspectives, Kamariah Month, Maqashid Shariah.