INSTRUMEN ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN
DOI:
https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.732Keywords:
Penegakan Hukum Administrasi, Izin LingkunganAbstract
This study aims to examine administrative instruments in environmental law enforcement, environmental implementation and sanctions against environmental law enforcement administration for environmental implementation. The research method used is normative legal research. Administrative instruments for law enforcement of environmental implementation are carried out in the form of supervision, enforcement of administrative sanctions, and lawsuit on State Administration. The use of administrative environment law enforcement instruments is carried out by government agencies as well as by the public or civil legal entities. Administrative sanctions instruments used in the context of environmental law enforcement administration. Administrative orders for environmental law enforcement in environmental permits are written warning, government coercion, environmental permits, and revocation of environmental permits.
References
Aditya Syaprillah, 2016, Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan, Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia
Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika
Dahlia Kusuma Dewi, Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Pendastaren Tarigan, 2014, Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), USU Law Journal, Vol.II-No.1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Faisal Abdullah, 2009, Jalan Terjal Good Governance, Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum, Makassar: PUKAP
Ilyas Assad, 2008, Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Makalah disajikan pada Rapat Koordinasi Regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Makassar 6-7 November 2008
Risno Mina, 2017, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Yustisiabel Vol. 1 No. 1 April 2017, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press
Takdir Rahmadi, 2014, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada,
Vica J. E. Saija, 2014, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon ISSN 1693-0061, Volume 20 Nomor 1, 68-80.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
