PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan

Authors

  • Irlina Dewi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis http://orcid.org/0000-0003-2446-0178
  • Titin Sumarni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
  • Indra Indra Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

DOI:

https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.508

Keywords:

Peran Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Pambang Pesisir sudah baik, karena setiap perencanaan pembangunan di desa, BPD selalu dilibatkan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bahkan evaluasi. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengevaluasi pembangunan yang berjalan di Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis, sangat berperan terbukti dengan seringnya BPD bersama Pemerintah Desa memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan terutama pembangunan yang diprioritaskan seperti pembangunan jalan, pembangunan pasar dan lain sebagainya. Tetapi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pambang pesisir belum sesuai yang diharapkan hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya membiayai program-program pembangunan yang diharapkan. Peran BPD dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta memelihara pembangunan yang ada di Desa Pambang Pesisir yaitu dengan cara menghimbau dan meminta masyarakat pada setiap kegiatan rapat dan upacara apel senin untuk selalu ikut mmelihara dan menjaga pembangunan yang sudah ada di Desa Pambang Pesisir.

References

Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Jus III, (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972)

Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarata: Mizan, 1995)

A.W. Widjaya, Pemerintah Desa dan Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993

Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Fokus Media, Bandung, 2011

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, 2005

Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, Institute For SME Empowerment, Jakarta, 2002

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahanya. Jakarta, CV Kathoda, 2005

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Departemen Agama, R.I., Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Toha Putra Semarang, 1989)

George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, PT Bumi Akasara, Jakarta, 2010

Harun Nasution, Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran, (Jakarta: Mizan, 1995)

J.B Kritiadi, Perencanaan, LAN RI, JAKARRTA, 1995

Mahasiswa KKL IV dan KKN Nusantara II, Profil Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan, STAIN Bengkalis, 2018

Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Cet Ke-3, Malang, Setara press, 2014

Moekijat, Perencanaan Tenaga Kerja, Pioner Jaya, Bandung, 1988

Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi baru Islam Indonesia (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995)

Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an Tafsir Maudhu‟I atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. II;Bandung: Mizan, 1996)

Said, M.M. Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia, Cetakan Kedua, UMM Press, Malang, 2008

Sajafrizal, Perencanaan Pembagunan daerah dalam era Otonomi, PT Raja Grafido persada, Jakarta, 2015

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982

…………… ….., Sosiologi Suatu Pengantar Ilmu. Raja Grafindo Persada.Jakarta. 2002

…………………, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.Raja Grafindo Persada. 1983

Soetjipto Wirosardjo, Dialok dengan Kekuasan, (Bandung: Mizan, 1995)

Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2003

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung

Jurnal/Skripsi

Ahadi FajrinPrasetya, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur,Volume 10 Issue 3, July-September 2016: pp. 413-586. Copyright © 2015-2016 FIAT JUSTISIA. Faculty ofLaw, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 |e-ISSN:2477-6238.OpenAccess: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fia

Andri Paraso, “Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan PengawasanPemerintahan di Desa Sareh (Suatu Studi di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud)â€, Jurnal Eksekutif, Vol. 2, No. 1, 2013

Dwi Jatmoko. Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukoharjo. 2006, Tesis

Djoko Harmantyo (2011), Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah Dan Pola Perkembangan Wilayah Di Indonesia diakses pada tanggal 20 September 2018 (http://geografi.ui.ac.id/portal/sivitas-geografi/dosen/makalah- seminar/496-2/)

Findy Yanel Mamesah, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)â€, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014

Mukhid, Musyawarah dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Perbankan Syariah, Vol.1 No.2, November 2016, ISSN:2527-6844

Rudiansyah, Fungsi Badan Permusyawatan Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Jurnal Paradigma, Vol.3 No.2, Agustus 2014, ISSN: 2252-4266

Siti Asiyah, Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Fak.Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jur.Administrasi Negara, UIN Sultan Syarif Kasim, Skripsi, Pekanbaru, 2013

Sudirman, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2012

Syarifah Devi Isnaini Assegaf, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep, Skripsi, makasar, 2017

Tegar Trihatmaja Wirahutama, Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, UNESA, Skripsi

Thomas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1 Nomor 1, 2013

Wiwin, Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. skripsi: “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumbaâ€, 2017

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Published

2020-10-30

Issue

Section

Articles