PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL PERIKANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BANGGAI
DOI:
https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.463Keywords:
Surat Persetujuan Berlayar, Kapal PerikananAbstract
In the context of shipping protection and safety, it is necessary to obtain approval of the Sailing Agreement by Syahbandar. This paper is to find out the procedures approved by the Fishing Boat Approval Letter at the Banggai Port Operator Unit Office, and to find out and analyze the factors that influence it. The research used is empirical juridical with primary, secondary and tertiary data collection. Procedures for approving Fishing Vessel Approval Letters at the Banggai Port Operational Unit Office, approving applications for approval of Sailing (SPB), checking the administration and physical condition of vessels, and issuing Sailing Approval Letters (SPB). As a factor influencing the Fishing Boat Sail Approval Letter in the Banggai Port Operator Unit Office, it consists of supporting factors, namely legal factors and supporting factors. While the inhibiting actors are the Number of Human Resources and the inaccuracy of applicants.
References
Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Grup, Jakarta
Heri Sri Nuryanto, 2018, Kajian Peta Tanah Longsor Di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Jurnal Alami, e-ISSN : 2548-8635, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018
Muhammad Said Sitompul, 2016, Harmonisasi Pengaturan tentang Kewenangan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Jurnal Mercatoria ISSN No: 1979 – 8652, Vol. 9 No. 2/Desember 2016
Ridwan Labatjo, 2019, Analisis Yuridis tentang Kedudukan Prinsip Tanggungjawab Mutlak (Absolut of Liability) dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dengan Kapal Laut di Indonesia, Jurnal Yustisiabel p-ISSN:2549-7731, e-ISSN: 685-8932, Volume 3 Nomor 1 April 2019
Sonhaji, 2018, Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar, Adminitrative Law & Governance Journal ISSN 2621 – 2781 Online , Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018
Sumber Peraturan Perundang-undagan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Undang- undang No 45 tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
Peraturan Menteri kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-kp/2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
