TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Desa Purwo Agung Kecamatan Masama Kabupaten Banggai)
DOI:
https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i1.299Keywords:
A steady income and benefits, the VillageAbstract
This research aims to know the implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the holding of village governance at the village Purwoagung village sub district of Banggai Regency Masama, as well as to find out the factors that affect the implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the holding of village governance at the village Purwoagung village sub district of Banggai Regency Masama. Based on research and discussion of the obtained results that Implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the conduct of the Government of the village village in the village of Great Purwo Subdistrict Masama Banggai Regency has been implemented. In determining the quantities fixed and living allowances are based on the regulations of the Banggai Regent   Number 2 Year 2018 On the procedures for the determination of the magnitude of a steady income and benefits For the village chief and the device as well as Deliberative Body Perks Village village (BPD) in Banggai Regency and Banggai Regent Decree Number 141/259/DPMD About The determination of the magnitude of a steady income and benefits the village chief and the Village as well as the Consultative Body of the village Perks (BPD) each village se-Banggai Regency 2018 fiscal year. As for the factors that influence the implementation of the grant of a steady income and benefits of the device support the conduct of the Government of the village village in the village of Great Purwo Subdistrict Masama Banggai Regency, there are factors that affect the . Where those factors include legal factors is supporting factors and the availability of budget. While restricting factor is the delay in the construction of AdministrationReferences
Abdul Gaffar Karim. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka PelajarYogyakarta.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan, 2015, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta.
HAW. Widjaya, 2008. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Rajawali Pers, Jakarta
H. Syaukani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2005, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka, Yogyakarta
Jimly Asshiddiqie. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
Lutfi Efendi, 2004, Pokok-Pokok Hukum administrasi, Bayumedia Publishing, Surabaya
Sadjijono, 2008 Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo, Yagyakarta.
S F Marbun, Mahfud MD, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta
Tim Penyusun Fakultas Hukum, 2017, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Team Pustaka Phooenix, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi baru, Pustaka Phoenix, Jakarta
Titik Triwulan Tutik. 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
Sumber Perundang – undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang tata Cara Penetapan Besaran Penghasilan tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Banggai
Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 141/259/DPMD Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap Desa se-Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
