TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POKOK TIM PENGELOLA/PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DESA DI DESA BINOTIK KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI
DOI:
https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v2i2.231Abstract
Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan Barang/jasa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa. Dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertangungjawaban hasil pekerjaan. Sedangkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok tersebut, yaitu faktor pendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan pembinaan rutin, sedangkan faktor penghambat adalah kurangya komunikasi. Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Desa ABSTRACT This research focuses on the implementation of the basic tasks of the Team Managers/Implementers activities (TPK) in the procurement of goods/services at the village Binotik village sub district of Banggai Regency, Mantoh as well as the factors that affect the implementation of the basic tasks of the team Manager/Managing activities (TPK) in the procurement of goods/services of the village. This research uses this type of research is empirical juridical method by using the analysis used was qualitative, descriptive methods of analysis. The implementation of the basic tasks TPK in procurement of goods/services in the village of Binotik sub-district of Banggai Regency Mantoh have been implemented based on the regulations of the Banggai Regent Number 40 of the year 2015 On The procurement of goods/services in the village. Where implementation of the procurement of goods/services include the preparation, implementation, monitoring, reporting, submission and pertangungjawaban the results of the work. Whereas in the implementation of the basic tasks of the Team Managers/Implementers activities (TPK) in the procurement of goods/services in the Village De. Keywords : Procurement Of Goods/Services Of The VillageReferences
Abdul Gaffar Karim. 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka PelajarYogyakarta.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan, 2015, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta.
Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta
HAW. Widjaya, 2008. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Rajawali Pers, Jakarta
Moh. Ikbal Babeng, 2018, EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI, Jurnal IUS Vol. VI No. 1 April 2018.
Muhammad Rezza Kurniawan, Pujiyono, 2018, MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS, Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018
Sumber Perundang – undangan :
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai
Peraturan Bupati Banggai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai
Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Kabupaten Banggai
