PELAKSANAAN TUGAS BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SOBOL BARU KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI

Authors

  • Devi s Dimalaya
  • Dri Sucipto
  • Endang Mustikowati

DOI:

https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v2i2.225

Abstract

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal, akan tetapi tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan desa tetap dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu faktor yang mendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan adanya pendamping desa dan pendamping lokal desa. Sedangkan faktor yang menghambat kurangnya pembinaan secara rutin tentang tata cara penatausahaan keuangan desa. Kata Kunci : Bendahara, Keuangan Desa

References

DAFTAR PUSTAKA

AbdulKadir Muhammad,1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

__________, Hukum Pengangkutan Niaga, 1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum ( Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis ), Chandra Pratama, Jakarta.

__________, 2002, Keterpurukan Hukum Di Indonesia ( Penyebab Dan Solusinya ) , Ghalia Indonesia, Jakarta.

Amin Ibrahim, 2004, Pokok – Pokok Analisis Kebijakan Publik ( AKP ), Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Bambang Sunggono,2001, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

__________, 1994, Hukum Dan Kebijaksaan Publik , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Burhan Ashshofa, 1998., Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta , Jakarta.

E. Saefullah Wirapradja, 1989, Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional . Liberty, Yogyakarta.

H. Abdul Latief, 2005, Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan ( Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

H. F. Abraham Amos , 2004, Legal Opinion, Aktualisasi Teoritis Dan Empiris, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Seri 3 Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1995.

__________, 2000, Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat , Djambatan, Jakarta.

Iman Syahputra Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Amin Widjaja Tunggal, 1997, Peraturan Perundang – Undangan Pelayaran Dan Penerbangan Indonesia, Havarindo, Jakarta.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang Undangan, Dasar –Dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.

Mariam Darus Badrulzaman , 1981, Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya, Penerbit Alumni Bandung.

__________, 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional , Penerbit Alumni Bandung.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitap Undang Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) dengan Tambahan Undang – Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan. Pradnya Paramita, Jakarta.

__________, 1985, Kitab Undang –Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia ( UI - PRESS ) , Jakarta.

Sudarsono, 2002, Kamus Hukum , edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutiono Usman Aji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, 1991, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Bandung.

Wiwoho Soedjono, Hukum Laut Khusus Tentang Pengangkutan Barang Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Peraturan Perundang – Undangan.

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Downloads

Published

2019-04-06

Issue

Section

Articles