BATAS PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HAK MILIK ANTARA PENGADILAN AGAMA DENGAN PENGADILAN NEGERI
DOI:
https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.734Keywords:
Kewenangan Pengadilan, Sengketa Hak MilikAbstract
This research aims to examine the scope of the authority of the Religious Court in prosecuting a case and to review the limits of the tangent of authority in adjudicating property disputes between the Religious Court and the District Court. This research is normative juridical with primary, secondary and tertiary legal sources. The results showed that the scope of the authority of the Religious Court in prosecuting certain cases is to examine, break, and resolve cases in the first level between people who are Muslims in the field of marriage, heirs, wills, grants, endowfafs, zakat, infaq shadaqah and sharia economics. While the limit of the tangent of authority in adjudicating a property dispute between the Religious Court and the District Court is determined by the filing of a dispute to the Religious Court then must meet three conditions that the subject of the dispute law must be muslim, the object of the dispute raised is the same as the object of the dispute which becomes the absolute authority of the Religious Judiciary as well as the dispute of property rights with the dispute that becomes the absolute competence of the Religious Judiciary has interconnected legal consequences
References
Ali Achmad Chomzah, 2003, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta
Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. Hukum Acara Perdatadalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
Gemala Dewi, 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
H. Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
H. Roihan A. Rasyid, 2005, Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Baru, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Mohdar Yanlua, Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu, Jurnal Al-‘Adl Vol.8 No.2 Juli 2015.
Mukti Arto. 2011. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
M. Yahya Harahap, 2003, Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:
Rosa Agustina 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta:
S Sufiarina, Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014
Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogyakarta
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Tentang. Perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989. Tentang peradilan agama.
