TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALU

Abstrak

Masalah utama yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah transparansi (transparancy) dan akuntabilitas (accountability) pelayanan yang rendah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu merupakan salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik yang sehari-hari memberikan pelayanan administrasi kependudukan sehingga instansi ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memegang perinsip-perinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, harapan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan munculnya keluhan-keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi tersebut. Salah satu contoh keluhannya adalah ketidakpastian waktu penyelesaian layanan dan masih ada oknum yang melakukan pungutan liar atau praktek percaloan. Masalah yang lain adalah sarana dan prasaarana yang masih kurang memadai, dan blangko pengurusan administrasi kependudukan sering habis atau tidak tersedia ditempat yang berimbas pada terhambatnya kegiatan pelayanan.Selain itu, belum ada mekanisme pertanggungjawaban apabila masyarakat yang merasa dirugikan, serta belum ada standar pelayanan sebagi acuan dalam penylenggaraan pelayanan publik.