PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL PERIKANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BANGGAI

Noval Djewed

Abstract


In the context of shipping protection and safety, it is necessary to obtain approval of the Sailing Agreement by Syahbandar. This paper is to find out the procedures approved by the Fishing Boat Approval Letter at the Banggai Port Operator Unit Office, and to find out and analyze the factors that influence it. The research used is empirical juridical with primary, secondary and tertiary data collection. Procedures for approving Fishing Vessel Approval Letters at the Banggai Port Operational Unit Office, approving applications for approval of Sailing (SPB), checking the administration and physical condition of vessels, and issuing Sailing Approval Letters (SPB). As a factor influencing the Fishing Boat Sail Approval Letter in the Banggai Port Operator Unit Office, it consists of supporting factors, namely legal factors and supporting factors. While the inhibiting actors are the Number of Human Resources and the inaccuracy of applicants.


Keywords


Surat Persetujuan Berlayar, Kapal Perikanan

References


Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Grup, Jakarta

Heri Sri Nuryanto, 2018, Kajian Peta Tanah Longsor Di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Jurnal Alami, e-ISSN : 2548-8635, Vol. 2, No. 1, Tahun 2018

Muhammad Said Sitompul, 2016, Harmonisasi Pengaturan tentang Kewenangan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Jurnal Mercatoria ISSN No: 1979 – 8652, Vol. 9 No. 2/Desember 2016

Ridwan Labatjo, 2019, Analisis Yuridis tentang Kedudukan Prinsip Tanggungjawab Mutlak (Absolut of Liability) dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dengan Kapal Laut di Indonesia, Jurnal Yustisiabel p-ISSN:2549-7731, e-ISSN: 685-8932, Volume 3 Nomor 1 April 2019

Sonhaji, 2018, Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar, Adminitrative Law & Governance Journal ISSN 2621 – 2781 Online , Vol. 1 Edisi 3 Agustus 2018

Sumber Peraturan Perundang-undagan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang- undang No 45 tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

Peraturan Menteri kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-kp/2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar




DOI: https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.463

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Yustisiabel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PUBLISHER :

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai
Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,

View My Stats