ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

ASHARI ABD.ASIS BETHAM, NASRUN HIPAN, FIRMANSYAH FALITY

Abstract


Artikel ini untuk mengetahui prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia. Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Keywords


Prosedur , Perlindungan Hukum, Barang/Jasa

Full Text:

PDF

References


Agus Yusuf Arianto, 2018, Modernisasi Pengadaan Pemerintah dimulai, https://radarkediri.jawapos.com/read/2018/03/21/58837/, diakses 30 Maret 2019

Grasia Kurniati, 2017, AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017

Julianda B. Manalu, 2017, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017

Malahayati, Amriza, Muhammad Nasir, 2015, Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia, JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 1 (April 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Musa Darwin Pane, 2017, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Jurnal Media Hukum VOL. 24 NO. 2 / DESEMBER 2017

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perencanaan Pengadaan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa




DOI: https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v3i2.398

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Yustisiabel

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PUBLISHER :

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai
Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,

View My Stats